Menurutnya penempatan media sebagai sumber informasi dengan kampanye anti hoaks dan penyesatan informasi oleh pemerintah saat ini sudah tepat. Dimana keberadaan media yang juga sangat dibutuhkan pemerintah untuk menyosialisasikan kebijakan, program, hingga kondisi Indonesai di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga produk publik yang dihasilkan dari kerja jurnalistik menurutnya tidak boleh dibiarkan bertarung sendiri, melainkan harus mendapatkan dukungan Pemerintah.

"Pemerintah sudah tepat menciptakan situasi di mana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye anti hoaks dan penyesatan informasi. Perlu juga dorongan dari sisi suplai belanja media dari institusi pemerintah juga harus di dorong," kata Ahmad M Ali, Minggu (27/9/2020) melalui keterangan tertulis, dilansir portal indonesia.com.

Selain dukungan suplai belanja media dari institusi pemerintah, dukungan lain yang juga perlu diberikan pemerintah adalah pemberiaan keringanan pajak, biaya listrik, menghilangkan PPn kertas, dan beberapa keringanan produksi lainnya.

Sementara terhadap pekerja pers, pemerintah juga diminta memberikan insentif pengganti iuran bagi pekerja pers. Seperti iuran Badan Penjamin Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, kesehatan, dan pajak penghasilan pribadi.

"Selain perusahaan industri media, pemerintah juga harus memberikan insentif bagi pekerja Pers, seperti memberikan insentif pengganti iuran bagi pekerja pers. Seperti iuran BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, dan pajak penghasilan pribadi. Itu semua penting diberikan agar kerja pers berkualitas yang diharapkan bisa juga dicapai," jelasnya.

Dukungan pemerintah bagi industri media dipandang sangat penting pada kondisi saat ini, mengingat ancaman bahaya sekiranya industri media di Indonesia roboh oleh krisis dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut akan mengakibatkan kian terancamnya memproleh informasi yang benar untuk menangkal hoaks oleh masyarakat. (rid/pic)