Hal ini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat atas program pemerintah berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Menkopukm) Nomor 6 Tahun 2020.

Salah seorang pelaku UMKM mengaku sangat kecewa atas program resmi pemerintah tersebut,  karena dinilai tak serius pengelolaannya. "Saya sudah isi data lengkap, sudah foto,  sudah dibuatkan rekening penerima Bank BRI dengan saldo Rp0 rupiah,  sampai sekarang tetap saldo nol rupiah, " gerutu seorang penerima terdaftar dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau kepada media ini,  Selasa (10/11/2020).

Sambil memperlihatkan buku rekening bank serta daftar penerima,  sumber yang minta namanya tak dituliskan tersebut mengaku kecewa. "Ini program serius pemerintah atau prank (main-main)?," selidik sumber pula seraya berharap pemerintah serius menindaklanjuti dan tidak lepas tangan. 

Terkait kendala pelaksanaan BPUM tersebut,  Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Riau Asrizal, mengakui masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Karena ada lima lembaga pengusul BPUM tersebut. 

"Ada Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota dan Provinsi, ada Kementerian dan Lembaga, ada 

Koperasi Berbadan Hukum, 

Perbankan dan Perusahaan,  Pembiayaan yang terdaftar di OJK serta Lembaga Penyalur Kredit Pemerintah," tutur Asrizal. 

Kondisi ini katanya, mengakibatkan tumpang tindih pengusulan, sehingga sulit memastikan UMKM yang dapat dari siapa lembaga pengusul. "Ini yang saat ini lagi dicari solusi dengan Kemenkop," ujar Asrizal. 

Namun Asrizal tak menjelaskan jika ada pelaku UMKM terdaftar menerima yang melaporkan tak kunjung masuk dana bantuannya.

Penelusuran media ini,  hingga kini proses bantuan masih terus berjalan,  dari masing masing lembaga penyelenggara. (rid)