Dugaan Korupsi Pembangunan RSD Madani, Jaksa Gandeng Saksi Ahli Fisik
Rabu, 13 Januari 2021 - 21:33:56 WIB
PEKANBARU (DRC) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru masih menyelidiki dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani senilai Rp80 miliar. Kini, Korps Adhyaksa berencana akan mendatangkan saksi ahli fisik untuk melakukan perhitungan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
RSD Madani merupakan rumah sakit tipe C yang dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar eks taman kota di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan. Pembangunan rumah sakit dengan konsep ramah lingkungan dipraksai oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekabaru.
"Kita nunggu ahli fisik melakukan perhitungan, belum selesai. Ahli sedang banyak kegiatan di Sumut, sehingga menumpuk. Sehingga kita urutan ke berapa, ini lagi dikerjain," ujar Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Yunius Zega, Rabu (13/1/2021). 
Jika perhitungan tim ahli sudah selesai, disampaikan pria akrab disapa Zega, pihaknya akan melakukan gelar perkara. Hal ini, dikatakannya, untuk menentukan menentukan sikap terhadap kelanjutan penanganan perkara dugaan rasuah tersebut. "Kalau perhitungan sudah selesai, kami akan menentukan sikap," imbuhnya. 
Sembari menunggu hasil dari tim ahli diterangkan mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Dumai, pihaknya melakukan klarifikasi para pihak terkait yang disinyalir mengetahui pembangunan proyek infrastuktur tersebut. Ini untuk mengumpulkan bukti-bukti serta mencari peristiwa pidananya. 
"Yang diklarifikasi masih berjalan, ada beberapa yang belum, ada beberapa yang sudah. Yang belum karena pada saat akan kita mintai keterangan, ada yang (positif) Covid-19," terang Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru.
"Kemarin ada juga yang dari Jakarta, masih Covid-19, jadi saya bilang sabar dulu. Kalau yang di sini, data mereka belum ada, kita minta untuk dilengkapi," pungkasnya.
Dalam penanganan perkara ini, sejumlah pihak yang disinyalir terlibat telah diundang dan dimintai keterangan oleh penyelidik, salah satunya mantan Kabid Sarana dan Prasana Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, Rahmad Ramadianto. Lalu, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Konsultan Management kegiatan yang menelan biaya puluhan miliar.
Pembangunannya RSD Madani dugaan terjadi penyimpangan. Hal itu berdasarkan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Pekanbaru. Dalam laporannya, proyek ini dikerjakan tahun 2016 dan 2017. Proyek infrastruktur tersebut dikerjakan oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pembangunan Perumahan, Tbk. Adapun pagu dana sebesar Rp80 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.
Dalam laporan itu diterangkan, jika pengerjaan proyek tersebut telah dinyatakan selesai 100 persen. Begitu pula dengan pembayaran pekerjaan juga telah 100 persen. Akan tetapi kenyataannya, ada beberapa item yang ada di dalam kontrak tidak dikerjakan oleh pihak rekanan. Umumnya pekerjaan itu berkaitan dengan pengerjaan instalasi listrik dan sejumlah rulling tangga darurat. (rid)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -