Jakarta, detakriau.com - Kebijakan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur diprotes ratusan kepala desa yang menolak kenaikan NJOP sebagai dasar penetapan PBB, sebesar 13 kali lipat sesuai zonasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Alasan kenaikan NJOP sendiri tidak jelas.Jika dibandingkan dengan pusat yang sedang menghapus pajak untuk menjaga daya beli warga.

Anggota DPD RI Ahmad Nawardi menyatakan, dengan adanya kenaikan NJOP yang drastis, akan menyulitkan warga, kata Nawardi di Jakarta jumat (5/3/2021).

Dikatakan, sangat tidak elok saat pemerintah pusat tengah memberikan pembebasan pajak dalam masa pandemi.

Pemerintah daerah malah menaikan pajak, ungkap dia.

Ahmad Nawardi berharap, dalam masa pandemi Covid-19 ini, Pemkab Tulungagung juga agar ikut program pemerintah dalam pembebasan sejumlah pajak. Mengingat perekonomian masyarakat tengah tidak stabil sejak dihantam pandemi Covid-19.win