Jakarta, detakriau.com - Pemerintah sudah kucurkan dana Otsus Papua sejak tahun 2002 pada masa Presiden Megawati hingga tahun 2021 atau 20 tahun sudah hampir Rp 1.813 Triliun dengan jumlah penduduk Papua hanya 5 juta orang.

"Ada paradoks disini, paradoksnya dimana. Mari kita cari bersama dengan seluruh steak holder dan pemerintah, dengan duduk bersama dan kita beberkan semua dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua".

Pendapat ini dikatakan Yorris Rawiyei anggota Pokja DPD RI dalam Pansus revisi UU Otsus Papua di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Menurut ia, UU Otsus memiliki Lex Spesialis sehingga tidak bisa di intervensi oleh undang-undang lain kecuali undang-undang dasar.

Dan semangatnya bagaimana untuk mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua selama 20 tahun ke depan dengan dana otsus itu.

"Orang asli Papua hanya ada di kampung," jelasnya.

Jadi teman-teman sekalian, katanya, saya kepingin, pertama kita sudah sepakat dari awal prosesnya dari menyamakan persepsi atas UU Otsus dari 20 tahun yang lalu, supaya semangatnya sama untuk 20 tahun kedepan tentang penyelesaian Papua.

Inilah momentum revisi UU Otsus bagi kita semua, imbuhnya.win.