Penanganan Permasalahan Anggaran PC-PEN, BPK Temukan 2.170 Kasus
Selasa, 14 September 2021 - 20:43:33 WIB
PEKANBARU, detakriau.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai 2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern pada Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Permasalahan berkenaan anggaran ini berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap 27 kementerian lembaga, 204 pemerintah daerah, 10 BUMN  dan badan lainnya.

Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna saat workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh BPK RI secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Diungkapkan juga terdapat 700 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi, keekonomian, efesien dan  efektivitas dalam pemeriksaan PC-PEN selama Tahun 2020 tersebut.

Untuk itu, mengatasi permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi antara lain agar pemerintah menetapkan grand design rencana kerja satuan tugas penanganan COVID-19  yang jelas dan terukur.

"Pemerintah juga harus menyusun kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19," katanya.

Selain itu, upaya penanganan selanjutnya memprioritaskan kebutuhan anggaran untuk PC-PEN menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan melakukan perencanaan pemenuhan distribusi serta pelaporan distribusi alat kesehatan.

Kemudian melakukan pengujian kewajaran harga yang disampaikan dan validasi pemuktahiran data penerima bantuan  by name by address.

Menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana penerima akhir dan meningkatkan pengawasan, serta pengendalian serta proses indikasi kerugian negara dan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kita menghadapi situasi yang luar biasa oleh karena itu BPK mendukung sepenuhnya upaya pemerintah yang merespon situasi ini dengan langkah luar biasa," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengatakan bahwa BPK mengingat sejak awal ada resiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif.

"Maka BPK melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah hal ini untuk wujudkan sinergis good government akuntabilitas untuk semua sejalan dengan berupaya sendi tata kelola budaya yang adaptif yang kondusif," tutupnya.

Strategi Pengawas 
 
Sementara itu, Wakil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agus Joko Pramono memaparkan strategi pengawas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat menjadi narasumber dalam workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh BPK RI secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Ia menerangkan bahwa BPK sudah masuk dalam konteks organisasi negara secara berkesinambungan hasil kumpulan pemeriksaan BPK ini merupakan kumpulan assessment terhadap resiko yang sedang terjadi saat melakukan pemeriksaan  keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tertentu untuk mendalami hal tertentu.

"Sebenarnya kita sedang mengakses sistem kontrol man atau resimen yang mana dari sistem yang sedang berjalan ini yang menemui kendala atau ada permasalahan. Apabila ini diintegrasikan maka kita bisa memproyeksikan resiko-resiko korupsi yang timbul di masa yang akan datang," katanya.

Menurutnya, korupsi adalah kegiatan yang menyimpang dari apa-apa yang sudah distandarkan atau menyimpang dari aturan untuk kepentingan tertentu dengan melihat pihaknya memberikan rekomendasi. 

Melalui rekomendasi ini adalah berusaha untuk memperbaiki kontrol yang salah, atau kemungkinan internal kontrol yang tidak berjalan. Dengan rekomendasi yang diberikan dapat memperbaiki sistem. "Jadi perbaikan menurut BPK yang paling penting itu modal sistem nya," ujarnya.

Terkait bagaimana memperbaiki sistem yang ada dengan adanya proses pemeriksaan ini diharapkan terjadi optimalisasi pencegahan agar korupsi tidak terjadi kasus korupsi  karena sudah diketahui dimana titik lemahnya.

Ia menambahkan yang menjadi strategi pemberantasan korupsi yaitu saat sudah diketahui adanya sistem kontrol yang lemah masuk ke fase deteksi di mana tindak korupsi telah terjadi. Di fase ini pihak BPK ikut dalam konteks pemeriksaan investigasi baik tindak lanjut dari pemeriksaan BPK yang kontrol awal maupun deteksi yang di minta aparat hukum.

"Di fase penyelidikan ini sesuai dengan Undang-undang BPK yaitu memperhitungkan kerugian negara, angka kerugian negara di Indonesia," lanjutnya.

Berikutnya, strategi pemberkasan korupsi masuk di fase represif, BPK bertindak dalam penyidikan penuntutan yang sifatnya represif yaitu dengan melakukan perhitungan kerugian negara dan memberikan keterangan ahli di persidangan.

"Ini biasanya permintaan dari aparat penegak hukum KPK, kejaksaan dan kepolisian yang merupakan tidak lanjut investigasi merupakan proses penuntut secara hukum dan cepat," tuturnya. (rid/MCR)


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -