PEKANBARU, detakriau.com - Pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) PWI Provinsi Riau resmi dilantik, Selasa (5/9/2023). Adapun yang ditetapkan sebagai Ketua Mappilu adalah Muhammad Amin, Sekretaris Adi Jondri, dan Bendahara Herlina.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, Zulmansyah Sekedang, mengatakan, dilantiknya Mappilu sekaligus deklarasi Media di Riau Melawan Hoaks, bertujuan sebagai kolaborasi untuk menciptakan Pemilu yang jujur, adil dan damai khususnya di Provinsi Riau.
"Harapan kita tentu dalam setiap pengawasan nanti di lapangan kawan-kawan Mappilu tetap berpedoman kepada UU yang berlaku," katanya.
Zulmansyah mengatakan meski wartawan dipayungi oleu Undang Undang Pers namun semua alur dan proses yang berkaitan dengan Pemilu sudah diatur dalam UU Pemilu.
"Oleh karena itu Mappilu juga harus berpedoman dengan itu. Jangan mentang-mentang wartawan lalu membuat terobosan-terobosan yang sekiranya melanggar UU Pemilu dan aturan pidana lainnya," ucapnya.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang itu juga disaksikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau Alnofrizal, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir dan Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Teguh Widodo sebagai perwakilan tiga lembaga yang akan bermitra dengan Mappilu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Alnofrizal dalam kata sambutannya mengapresiasi pembentukan Mappilu ini.
"Di pasal 1 Perbawaslu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala daya dan upaya yang dilakukan Bawaslu dengan melibatkan masyarakat dan pers. Nah jadi ada tiga elemen yang bisa melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu, menimbulkan sengketa terkait Pemilu. Tiga elemen inilah yang diharapkan dapat bersinergi," kata Alnof.
Tak hanya PWI namun juga ada AJI dan asosiasi-asosiasi pers lain yang diharapkan dapat membantu kerja Bawaslu sekaligus mengawasi kerja Bawaslu guna menciptakan Pemilu yang damai.
Berikut isi Deklarasi Pemilu Sehat Tanpa Hoax Mappilu Riau:
1. Kami siap mengerahkan daya dan upaya kapasitas dan kapabilitas kami melawan hoax, informasi yang sesat dan informasi yang menimbulkan permusuhan, berdasarkan SARA dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu 2024.
2. Bahwa kami siap bekerja sama meningkatkan literasi, edukasi dan sosialisasi, untuk melawan hoax informasi yang sesar dan informasi yang menimbulkan permusuhan.
3. Kami siap mendukung langkah pemerintah dan penyelenggara Pemiu, untuk melakukan penanganan konten internet yang melanggar undang undang.***
