Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar mengatakan, surat persetujuan Menteri ESDM terkait PI 10 persen WK Rokan tersebut disampaikan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor T-817/MG.04/MEM.M/2023.

“Kami sebagai mitra kerja menyambut baik dan mengapresiasi kinerja Riau Petroleum. Kami menyarankan, pemegang saham (Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten) agar segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penentuan dividen," kata Markarius, Selasa (10/10/2023).

Sehingga, kata dia, bisa masuk ke penerimaan daerah tahun 2023, yang merupakan hasil dari tahun 2022. Artinya, kata dia, Rp425 miliar bisa diterima Pemprov tahun ini, yang menjadi haknya.

"Sisanya lagi masuk tahun depan. Namun, tentu terlebih dahulu segera dibayarkan sisa hutang Riau Petroleum sekitar Rp3,1 miliar, sehingga neracanya positif,” kata Markarius, dilansir cakaplah.com.

Diketahui, sebelum ditunjuk secara resmi sebagai pengelola PI 10 persen, PT Riau Petroleum memiliki defisit atau beban hutang sebesar Rp9 miliar dari manajemen sebelumnya. Kemudian seiring waktu sudah diterima dari WK Siak sebesar Rp5,9 miliar untuk dibayarkan, maka tersisa defisit Rp3,1 miliar.

Politisi PKS itu mengungkapkan, pada tahun 2022, pendapatan PI 10 persen yang sudah tercatat Rp850 miliar, merupakan angka total, termasuk untuk Kabupaten/Kota.

Ia berharap dengan telah disetujuinya pengalihan PI 10 persen ke Provinsi Riau, dampaknya dapat dirasakan secara nyata terhadap perekonomian masyarakat maupun pemerintah daerah.

"Adapun WK Rokan meliputi lima kabupaten, Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir," kata Markarius.(*)