PEKANBARU, detakriau.com - Forum Pembauran dan Kebangsaan (FPK) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Kamis-Jumat (23-24/11/23). Rakor yang dihadiri 120 orang yang terdiri pengurus FPK Riau (95 orang) dan FPK kabupaten kota (24 orang) seiring akan masuknya tahun politik 2024 mendatang.

Rapat koordinasi bertema Penguatan Organisasi Untuk Solidaritas Bangsa Mewujudkan Pemilu Damai ini dihadiri, Kepala Badan Kesbangpol Riau Jenri Salmon Ginting, Ketua MKA LAMR Datuk Seri Marjohan Yusuf, mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar, perwakilan dari Polda Riau, perwakilan dari KOREM 031 Wirabima, Ketua FPK Riau, Auni M Noor dan seluruh jajaran pengurus FPK Riau.

Ketua FPK Riau, Auni M Noor mengatakan bahwa Rakor FPK Riau 2023 ini memiliki beberapa tujuan. Terutama untuk program FPK se Riau di tahun 2024 mendatang.

"Rakor FPK Riau 2023 ini bertujuan sebagai ajang dialog dan silaturahmi seluruh pengurus FPK se Riau untuk program FPK pada tahun depan, mengedukasi dewan pengurus FPK tentang peran penting FPK di masyarakat, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, diskusi dengan FPK kabupaten kota tentang dana hibah dan program kerja FPK, mendukung pelaksanaan pemilu damai 2024 mendatang," terangnya.

Menurut Auni, untuk kegiatan pada Jumat (24/11/23) ada pemaparan dari Bappeda Riau dengan tema Kebijakan Prioritas dalam Pembangunan Daerah, pemaparan dari BPKAD dengan tema Penyelenggaraan Hibah, pemaparan dari Kesbangpol Riau dengan tema Mengupas Kebijakan Forum Pembauran dan Kebangsaan dan FPK Riau yang membahas Perencanaan Program Kerja dan Rekomendasi FPK Riau (Citizen Jurnalisme dan Hoak).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau, Jenri Salmon Ginting dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakor yang dilaksanakan saat ini memiliki nilai sangat penting dalam merumuskan program kerja tahun depan dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

"Rakor ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi saja, tetapi juga sebagai ajang bertukar pikiran dalam pembangunan, khususnya pembauran kebangsaan, karena ini modal dasar untuk NKRI," ulasnya.

Lanjutnya, Tahun 2024 akan menghadapi pemilu. Diharapkan dengan dilaksanakan Rakor ini akan dapat menciptakan proses demokrasi dalam mewujudkan pemilu damai. Untuk itu, seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan serta situasi yang kondusif, agar Riau tidak terjadi hal-hal yang merusak persatuan dan kesatuan.

"Karena, dengan menjaga situasi yang kondusif di Riau, akan membantu pemerintah dalam pembangunan di Riau," pungkasnya. (rid)