Ketua Musyawarah Besar (Mubes) Kenegerian Taluk Kuantan, Ir. Emil Harda, MBA saat ditemui media, disela - sela aksi mengatakan aksi ini untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada Ketua DPRD, Bupati Kuansing, Wabup, dan Sekda Kuansing. Sementara untuk jumlah aksi ini diikuti sekitar 500 peserta.

"Aksi kali ini merupakan aksi damai untuk menyampaikan tuntutan - tuntutan kami kepada eksekutif dan legeslatif," ujar Emil.

Lanjut Emil, adapun tuntutan yakni untuk mensikapi perkembangan terakhir dari proses pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya memperhatikan perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik secara nasional maupun global, maka sangat diperlukan keseriusan dan kehati-hatian daerah dalam menjalankan program pembangunan agar lebih efisien, efektif dan optimal serta terarah pada sasaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan semakin mengecilnya anggaran Daerah sudah selayaknya Pemerintah Daerah melakukan penajaman-penajaman dalam skala prioritas pembangunan dengan mengedepankan sebesar-besarnya pada kepentingan rakyat banyak dan urgensi program bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

"Pantauan dan analisa kami belum terlihat adanya sinergi kebijakan dan kesamaan pandangan antara Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dalam melaksanakan program pembangunan sehingga lebih banyak menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan masyarakat," terangnya.

Selain itu, ada tuntutan lain yakni penggunaan Gedung UNIKS yang telah dibangun dengan menggunakan uang rakyat sesegera mungkin agar menjadi wahana mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat Kuantan Singingi. Termasuk pemanfaatan Pasar Modern dan Bangunan Hotel Kuansing untuk kiranya bisa berguna secara efisien dan efektif bagi masyarakat. 

"Perlu kami ingatkan bahwa membiarkan aset negara terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunannya pada saat pengajuan anggaran adalah tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang 

akuntabel," tuturnya.

"Kami juga mengingatkan agar penyelesaian masalah-masalah tersebut jangan sampai membuat kegiatan-kegiatan pokok tidak dapat diselenggarakan. Apalagi membuat dana-dana yang sudah seharus dikucurkan kepada masyarakat seperti Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi terkendala. Sampai hari ini ADD Tahap II masih menyisakan 63 desa yang 

belum menerima. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2018 yang menyebutkan ADD tahap II dibayarkan selambat - lambatnya bulan Agustus," terangnya.

Aksi ini langsung di sambut oleh Bupati kuansing, H. Mursini dan Sekda Kuansing di Kantornya. Terkait tuntuntan massa ini Bupati memberikan aspresiasi dengan adanya ererasi terhadap pemerintah daerah, sementara itu Apa yang menjadi tuntutan massa terhadap pemerintah daerah akan segera dipelajari terlebih dahulu.

"Saya atas nama pemerintah Daerah menerima apa yang menjadi tuntutan masyarakat Kenegerian Taluk Kuantan, terkait banyaknya tuntutan tersebut maka ia dan jajarannya akan segera mungkin mempelajari dan menyelesaiakan persoalan ini," pungkas Bupati.(dra)