Rabu, 01 Mei 2019 - 05:18:34 WIB
Selama Ramadhan, Pemerintah Jamin Bahan Pokok Cukup

Rabu, 24 April 2019 - 04:13:59 WIB
Pelatihan Bimtek Penguatan Radio dan Televisi di Era Millenial

Selasa, 16 April 2019 - 19:28:24 WIB
Sekcam Kuantan Hilir Tinjau Kesiapan Pemilu

Selasa, 16 April 2019 - 13:45:13 WIB
Bawaslu Lakukan Monitoring Ke Seluruh Wilayah Kuansing

Selasa, 16 April 2019 - 01:23:18 WIB
Jelang 17 April ADD Tahap I Cair

Rabu, 10 April 2019 - 13:35:10 WIB
Wabup Halim : Alm Jarot Kader Pilihan

Senin, 08 April 2019 - 04:00:53 WIB
Duo Mulyadi Berbincang Hangat Seputar Kuansing

Jumat, 05 April 2019 - 15:34:26 WIB
Wabup Kuansing Sandang Gelar Kanjeng Raden Tumenggung H Halim Adipuro

Senin, 01 April 2019 - 06:03:11 WIB
Bupati Mursini Serahkan LKPD Tahun 2018 Ke BPK RI Perwakilan Riau

Kamis, 28 Maret 2019 - 01:03:44 WIB
Bupati Mursini : Perbup TPP Disosialisasikan, Disipilin dan Kinerja Pegawai Harus Ditingkatkan

 
Terkait Gugatan Keluarga Alm Firzadah Kurniawan
Kabag Hukum Suryanto Menjelaskan, Pemkab Sedang Mempelajari Isi Gugatannya
Kamis, 14 Maret 2019 - 12:58:53 WIB
 
Suryanto SH MH, Kabag Hukum Setda Kuansing
   

Teluk Kuantan, DetakRiau.com - Bupati Kuantan Singingi Drs H Mursini MSi melalui Kepala Bagian Hukum Setda Suryanto SH MH memberikan penjelasan terkait gugatan yang diajukan oleh ahli waris (alm) Firzadah Kurniawan yaitu Saudari Ertatises dan Saudara Egy Primatama. Hal ini disampaikan Suryanto kepada Kasubag Informasi Media Cetak Dan Elektronik Setdakab Kuansing di ruang kerjanya, pada Rabu sore (13/03/2019).

"Memang ada laporan, dan sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu Perkara Perdata Nomor. 4/Pdt.G/2019/PN.Tlk yang mana Bupati Kuantan Singingi sebagai tergugat I. Berkenaan dengan materi gugatan itu, pihak pemkab sedang mempelajari isi gugatannya, kami belum bisa meyakini apakah ini merupakan hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau hutang lain sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya dimedia online maupun media cetak beberapa hari yang lalu," ujar Suryanto.

Sementara, Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman kepada pihak lain, harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2011, tentang Pinjaman Daerah, terhadap hutang Pemerintah Daerah Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang pada dasarnya sudah dibayarkan pada Tahun Anggaran  2018.
   
Namun demikian, tambah Suriyanto, terhadap adanya gugatan tersebut, Bupati Kuantan Singingi sebagai tergugat I dapat memakluminya karena hal itu merupakan hak dari penggugat sebagai warga negara dalam mencari keadilan. 
   
"Nanti Pemerintah Daerah sebagai pihak yang digugat akan menyampaikan alasan-alasan serta bukti-bukti pendukung dalam proses persidangan guna memberikan pertimbangan kepada Majelis Hakim tentang pihak-pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab dalam masalah ini," beber Suryanto.
   
Pihak Pemkab menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar bijaksana dalam menganalisa dan memahami pemberitaan di media massa ataupun online terutama yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Karena semua ini ada mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jika dalam proses penyelesaian dipengadilan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh salah satu pihak, maka tidak tertutup kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan langkah-langkah dalam bentuk lain untuk mempertahankan hak-haknya," tutup Kabag Hukum Setda ketika ditemui sore Rabu. (dra)

 
Home | Pemkab Kuantan Singingi
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI © 2017