JAKARTA (DetakRiau.com)-Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1). Dalam pengantarnya, Jokowi meminta ke menteri dan pimpinan lembaga pada tahun 2017 fokus pada pemerataan.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada setiap bawahannya untuk kerja keras dan mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

"Yang ini menjadi concern besar pemerintah kita ke depan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Jokowi mengatakan dalam rangka mengurangi kesenjangan, pada tahun 2017 dan tahun 2018 kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah sangat harus diutamakan. Rakyat, kata dia, harus mendapatkan akses tanah.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta hal yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat, yang berkaitan dengan tanah adat serta sertifikat untuk rakyat harus jadi fokus perhatian dan dilakukan secara besar-besaran selama dua tahun ini.

"Kepada menteri Agraria sudah saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah saya sampaikan agar redistribusi aset betul-betul yang kita mulai pada 2016 lalu, 2017 ini betul betul bisa kita kerjakan lebih masif lagi," tegasnya.

Lebih jauh, untuk masalah pemerataan, Jokowi meminta diperkuat kembali program akses rakyat untuk mendapat modal. Sehingga tahun ini dan tahun depan KUR makin menjangkau luas rakyat, makin besar jumlahnya dan mudah diperoleh oleh rakyat.

"Asuransi juga harus diberikan ditingkatkan sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif," ujarnya. (e2)

(f: merdeka.com)