PEKANBARU (DetakRiau.com) -Antisipasi terjadi Karlahut, DPRD Riau meminta pihak Dinas. Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk mengekpose pemilik lahan. Khususnya itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan. Yang belakangan ini masyarakat sudah keluhkan muncul kabut asap.

"Supaya kedepannya ini ada efek jera bagi pemilik lahan, khusus itu bagi perusahaan perkebunan dan kehutanan. Yaitu, dalam masalah Karlahut yang menimbulkan kabut asap. Maka diminta kepada Dinas LHK melakukan pendataan, serta mengekposenya," ujar Manahara.

Ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Riau, Selasa (17/1), di Pekanbaru. Pasalnya dalam beberapa hari ini masalah Karlahut, kembali marak terjadi. Sehingga, dikeluhkan oleh masyarakat dengan muncul kabut asap. Maka, diharap ketegasanya instansi terkait didalam bertindak.

Lebih lanjut dikatakan Manahara, dinas terkait untuk mengekspose siapa itu pemilik lahan hutan atau kebun tersebut. "Jelaskan pemilik lahan itu, tentukan titik koordinat. Umumkan di media, terkait data- data perusahaan yang lahannya itu terbakar," ungkap Manahara.

Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Ia mengatakan, mengantisipasi kian maraknya Karlahut di Riau, maka harus ada ketegasan dari instansi terkait. Supaya, kedepan itu tidak ada lagi keluhan dari masyarakat Riau dengan muncul kabut asap.

"Diminta dinas terkait untuk dapat mengekspose siapa pemilik lahan ataupun kebun tersebut. Jelaskan siapa pemilik lahan, dan tentukan titik koordinatnya. Artinya, jangan ditutup-tutupi tingkah perusahaan yang lahannya terbakar. Ini untuk memberikan efek jera," katanya.

Kesempatan itu, Politisi Demokrat ini menyampaikan, yang mestinya diilakukan dalam hal pencegahan Karlahut ini dengan mengadakan patroli secara rutin, sosialisasikan larangan membakar lahan. Tetapi lebih utama itu upaya penegakan hukum lewat sistem pencegahan. (Adi)