PEKANBARU (DetakRiau.com)-Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku akan mengevaluasi sejumlah kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, yang terindikasi pemborosan, dan disoroti oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.
'Kita cek karena anggaran belum berjalan masih bisa dievaluasi. Jika anggaran dibuang-buang maka seharusnya dilaporkan. Kita sudah komit agar pemborosan dikurangi kalau bisa dihapuskan,' kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Gedung DPRD Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kamis.
Andi Rachman begitu dirinya kerap disapa berjanji akan menelusuri indikasi pemborosan yang dimaksud ke instansi terkait karena bagaimanapun Riau telah memegang komitmen melakukan efisiensi APBD 2017 yang diprioritaskan pada pembangunan yang menyentuh masyarakat.
Pada 2016, lanjut Andi, pihaknya telah melakukan pemangkasan sejumlah anggaran yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap publik. Sedangkan pada 2017 sejumlah kebijakan dan perencanaan penggunaan anggaran akan dioptimalkan.
'Masukkan dari kawan-kawan semua akan ditindaklanjuti. Kita sedang jalan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melihat sejumlah tumpang tindih kebijakan,' kata Andi Rachman, sebagaimana dilansir Antara.
Ia juga memaparkan, penerapan Riau go IT yang sudah berjalan kurang dari setahun lalu mulai menampakkan hasil, melalui penerapan teknologi yang terintegrasi di Pemerintahan, Pemprov setempat mampu memangkas ratusan miliar penggunaan anggaran.
Sebelumnya diberitakan, Fitra melihat ada indikasi pemborosan di 13 kegiatan diantaranya anggaran perjalanan dinas Rp514,4 miliar, makan dan minum Rp174 miliar, listik Rp55,1 Miliar, belanja cetak Rp53,6 miliar. tas kegiatan, Logistik RT, plakat/figura, dekorasi, dokumentasi, publikasi senilai Rp51 miliar, premi asuransi Rp47,7 miliar, pakaian dinas Rp35,9 miliar, honorarium pegawai negeri sipil (pelaksana kegiatan) Rp39,4 miliar, perawatan kendaraan Rp27,2 miliar, publikasi Rp22,1 miliar, sewa tenda dan pengeras suara Rp8,2 miliar, penghias rumah tangga Rp4,1 miliar, dan pengharum ruangan Rp2,2 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menilai koreksi dan kritisi yang disampaikan oleh Fitra kepada pihak Pemprov Riau sebenarnya 'sah-sah' saja, namun harus dilihat dari aspek regulasinya.
'Seperti adanya regulasi maintenance untuk gedung. Jadi wajar saja untuk pengharum anggaran yang mencapai Rp2,2 miliar apalagi untuk seluruh gedung yang ada di Pemprov Riau,' tuturnya pula.
'Yang tidak boleh itu adalah anggaran yang dibuang-buang,' tutupnya pula. (e2)
(f: int)
