BANDUNG (DetakRiau.com)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggenjot program Akselerasi Keuangan Sinergi dan Inklusi (Aksi) Pangan. Dalam program ini, OJK telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta asosiasi dan industri jasa keuangan lainnya.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB OJK, Slamet Edy Purnomo mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan atau kredit ke sektor pertanian. Selain itu, dengan program ini diharapkan akses petani ke jasa keuangan bisa jadi lebih luas.

"Ini sekaligus mendorong kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja baru di pertanian. Kita akan fokus pada pembiayaan 7 komoditi pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, bawang dan lainnya, ucap Edy dalam acara diskusi di Bandung, Jawa Barat, akhir pekan ini.

Menurut Edy, Presiden Jokowi sudah bersedia meluncurkan program Aksi Pangan di Payakumbuh, Sumatera Barat dalam waktu dekat. Peluncuran ini sempat ditunda dari rencana awal yaitu di akhir 2016. Karena alasan yang tidak dijelaskan, akhirnya mundur jadi awal 2017.

"Kita launching di Payakumbuh, rencananya 30 Januari. Payakumbuh dipilih karena kita tidak hanya fokus di Jawa saja. Nanti diluncurkan pak presiden," katanya, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Edy sedikit memaparkan bahwa pengucuran kredit perbankan ke sektor pertanian hingga November 2016 sudah mencapai Rp 638,4 triliun, atau sekitar 14,90 persen dari total kredit perbankan keseluruhan di Rp 4.285 triliun.

"Tapi rasio kredit macet atau NPL (non performing loan) bidang pangan sekitar 3,32 persen. Sedikit di atas rata-rata NPL industri perbankan sebesar 3,18 persen," jelasnya.

Pengucuran kredit ke sektor perbankan ini terus naik jika dibanding tahun sebelumnya. Periode sama tahun 2015 silam, pengucuran kredit untuk sektor pertanian hanya Rp 592, triliun. Sedangkan pada 2014 hanya Rp 513,3 triliun. (e2)

(f: merdeka.com)