JAKARTA (DetakRiau.com) Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dari Fraksi
Partai Demokrat menyebut pejabat kantor staf presiden yang berinisial D berada dibalik muncul nya kebijakan kartu pangan atau E - Warung.

"Pejabat tersebut nama depannya D sebagai pengggas kartu voucher", ujar Herman Khaeron saat rapat kerja dengan Bulog yang berlangsung di Jakarta Senin (23/1/2107).

Herman mengakui  sudah tau  dengan staf presiden yang berinisial D. Pejabat tersebut harus dipanggil oleh Komisi IV sebab karena voucher pangan belum pernah dibahas atau disetujui oleh Komisi IV, jelasnya.

Ia mengkawatirkan kartu pangan bisa dipergunakan untuk transaski dimana mana.

"Kita ikut salah jika ini dibiarkan. Dari 15,5 juta rumah tangga sasaran beras sejahtera yang selama ini menerima raskin, pertanyaannya  siapa saja yang menerima kartu pangan. Ini  harus ditanyakan juga. Kalau maksudnya untuk diversifikasi pangan tentu bagus bagus saja " , katanya,

Pada  APBN tahun 2017, Komisi IV dan Bulog sudah menyetujui alokasi anggaran beras sejahtera dengan harga jual Rp 1.600 per Kilogram, sedang  harga beli beras oleh Bulog  ditetapkan sebesar Rp 8,000/Kg.

Sementara subsidi yang  telah diputuskan dalam APBN 2017 sebesar Rp 22 Triliun guna untuk mambantu daya beli warga  miskin. Erwin Kurai.