JAKARTA (DetakRiau.com)-Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amirudin Al Rahab menilai pemberian predikat daerah rawan konflik dalam pilkada dianggap diskriminatif. Menurut Amir, pemberian label tersebut sama saja dengan mencurigai perilaku penduduk warga yang daerahnya dianggap rawan.

"Mencurigai perilaku orang dan menempatkan penduduk dicurigai setiap tahun buat saya ini tidak baik," ujar Amir di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (9/2).

Amir mengatakan, terciptanya kondisi rawan di beberapa daerah tidak lain pencetusnya adalah kandidat kepala daerah di wilayah itu sendiri. Sebagaimana dia mencontohkan, bahwa setiap kandidat sebisa mungkin melakukan aksi kampanye secara matang sehingga secara tidak langsung pemilih itu terkotak-kotak.

"Kalau kita melihat kata rawan siapa pencetusnya? Ya pencetusnya atas penyelenggaraannya," tukasnya, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Selain itu, impilikasi daerah tertentu yang rawan tidak jelasnya aturan dari otoritas terkait. Amir menambahkan beragam ketidakjelasan aturan dalam Pilkada sehingga turut berkontribusi adanya daerah rawan, dia mencontohkan aturan Pilkada yang multi tafsir, dan tidak terimplementasi dengan cukup baik ke penyelenggara.

Belum lagi, imbuhnya, tidak konsistennya penyelenggara Pilkada dalam menjalankan aturan Pilkada sering menjadi salah satu implikasi beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada memiliki predikat rawan.

"Pelaksana tidak konsisten, hari ini A besok B. Jadi yang disebut rawan adalah implikasi dari 3 hal ini," tukasnya.

Seperti diketahui, 15 Februari mendatang ada sekitar 101 kabupaten kota melaksanakan Pilkada serentak. Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab pelaksanaan Pilkada menyampaikan ada beberapa daerah yang rawan dalam Pilkada serentak nanti yakni Aceh, Papua, dan Papua Barat.

DKI Jakarta sendiri tidak luput dari situasi rawan dalam Pilkada nanti, hanya saja, Bawaslu menilai sikap preventif yang ada di Jakarta cukup besar dalam menanggulangi segala bentuk kecurangan. (e2)

(f:merdeka.com)