JAKARTA (DetakRiau.com)-Beberapa orang tokoh ditangkap atas tuduhan perencanaan aksi makar berbalut unjuk rasa 2 Desember 2016. Sehari sebelum aksi unjuk rasa, Rachmawati, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas dan beberapa tokoh lain menggelar rapat. Salah satu isinya adalah mendorong MPR dan DPR mengembalikan UUD 1945 seperti semula.

Mantan Ketua MPR Amien Rais sepakat perlunya melakukan amandemen UUD 1945. Meskipun mendukung amandemen, tapi tidak semua pasal perlu diubah.

"Saya sebagai mantan ketua MPR sepakat jika ada amandemen UUD 1945, tapi tidak semuanya diubah," katanya saat menghadiri Tablik Akbar Politik Islam (TAPI), di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (15/1)

Salah satu pasal yang dinilai tidak boleh diubah adalah pasal mengenai demokrasi ekonomi. Alasannya, rakyat tidak boleh punya jarak yang jauh dari konglomerat dan juga pemodal.

"Kalau ini dihilangkan, jangan-jangan nanti yang gede atau yang kuat malah konglomerat, asing dan aseng. Kita justru malah termehek-mehek," katanya, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Mengenai wacana penambahan pasal presiden dan wakil presiden Indonesia harus orang asli Indonesia untuk dipilih saat pilpres, dia mendukung penuh.

"Saya setuju jika harus orang Indonesia asli. Saya yakin kalau memilih yang asli, berarti masyarakat tidak pekok," ucapnya. (e2)

(f: merdeka.com)