JAKARTA (DEtakRiau.com)-Warga negara Indonesia (WNI) kembali mendapat sorotan dari negara-negara lain. Baru-baru ini, 17 WNI dideportasi dari Turki karena diduga kuat ingin bergabung dengan kelompok radikal ISIS.

Ini bukan kali pertama WNI ditangkap oleh pihak otoritas negara luar lantaran ingin bergabung dengan kelompok ISIS. Namun, sekarang belum ada langkah konkret pemerintah dalam hal ini Polri untuk berupaya mencegah WNI yang ingin bergabung dengan ISIS.

Menanggapi hal itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, dalam pencegahan perekrutan militan ISIS di Indonesia polisi tidak bisa bekerja sendiri. Menurut dia, pemerintah daerah (Pemda) pun punya peran penting mencegah masuknya paham-paham radikal ke Tanah Air.

'Kita harapkan Pemda ikut berkirprah juga ya dengan kepolisian dan BNPT untuk bagaimana warganya tidak terhasut,' kata Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/1), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Kendati begitu, jenderal bintang satu ini mengakui jika paham radikal masuk ke Indonesia dari berbagai lini. Baik, secara tatap muka, telepon, atau aplikasi internet lainnya.

'Mereka ikut mau diajak ke ISIS caranya macam-macam,' ujarnya.

Untuk itu, Rikwanto berharap pihak Pemda mau bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap warganya. Tak hanya pergerakan dari warganya, Pemda juga diminta mengawasi informasi-informasi berbau radikal yang masuk ke wilayahnya secara serius.

'Jadi peran serta Forkominda diharapkan aktif untuk mereka bisa dicegah berangkat ke Suriah dan dicegah untuk masuknya informasi-informasi yang tidak benar tentang Suriah atau ISIS itu,' pungkas Rikwanto. (e2)

Ilustrasi. (f: int)