PEKANBARU (DetakRiau.com) -Terkuaknya terjadi kasus penganiayaan dialami salah satu balita 18 bulan, Zikli yang diasuh di Panti Asuhan Tunas Bangsa ini membuat sejumlah pihak angkat bicara menyikapi keteledoran dari Dinas Sosial (Diinsos), dalam hal pengawasan.

Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Riau, H Masnur kepada wartawan, Senin (30/1). Dikatakan dia, terjadi semua itu dikarenakan lemah pengawasan dari Dinsos selaku instansi yang berwenang terhadap keberadaan dari panti asuhan.

"Kita tentu sangat menyayangkan lemah pengawasanya pemerintah dalam hal ini Dinsos, selaku pihak yang bertanggungjawab. Mesti ini tidak terjadi hal yang tidak diingin tersebut. Seperti kejadian di Panti Asuhan Tunas Bangsa, Tenayan Raya," sebutnya.

Politisi Golkar menyebut, didalam kejadian ini, seharusnya dijadikan pembelajaran agar meningkatkan pengawasan keberadaanya panti asuhan. Selain itu, pada kejadian ini dimintakan Dinsos mengambil langkah-langkah terhadap kasus yang baru terjadi.

"Kita minta pemerintah yang juga memberikan perizinan ini segera lakukan evaluasi. Tetapi bagi izin yang sudah diberikan itu diawasi, dandilihat fasiltasnya. Kalau tidak bagus, maka evaluasi dan kalau perlu cabut izinnya. Sebab masuk pidana," tututnya.

Senada disampaikan Ade Hartati, anggota di Komisi E DPRD Riau. Dia mengaku, dirinya ada pernah berkunjung ke yayasan tersebut, ketika menjabat sebagai anggota DPRD kota Pekanbaru. Tapi saat itu kata dia, keberadaan panti itu sangat tertutup.

"Dahulu sempat kita rekomendasi panti itu dialihkan kewenanganya kepada pemerintah. Namun saat itu mereka tertutup, sehingga apa diinginkan waktu itu, tidak dapat ttercapai," katanya. Sekarang ini, ungkap Ade Hartati, panti asuhan harus dibubarkan.

Namun demikian, Politis PAN ini mengaku, dalam kejadian sangat memilukan tersebut menyesalkan lemahnya pengawasan di Disnsos selaku instansi berwenang dalam hal ini. Karena sambungnya, ada kejadian ini akibat tak profesional Dinsos itu bersikap. (Adi)