JAKARTA (DetakRiau.com) Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang resmi menggantikan Jenderal Wiranto setelah terbitnya SK Depekumham yang diserahkan hari rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly di Jakarta.
OSO menerima langsung SK dari Mengkumham didampingi Sekjen Hanura Syarifudin Suding, mantan Menteri Perindustrian Saleh Husein dan sejumalh anggota DPD RI yang bergabung dan menjadi pengurus DPP Partai Hanura.
"Saya menyampaikan secara resmi surat keputusan DPP Partai Hanura dalam pertemuan sore ini dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang yang terpilih dalam Munaslub Bali", kata Laoly dihadapan wartawan yang menunggu di Lantai 5 Kantor Menkumham di Jalan Rasuna Said.
Pekan lalu Laoly menjemput bola menerima pendaftaran kepengurusan DPP Hanura yang baru, bertempat di ruang Fraksi Hanura di DPR RI bersamaan dengan jadwal kerja Menteri Hukum dan Ham di Dewan Perwakilan Rakyat.
Laoly memberikan penekanan kusus, kepengurusan Hanura yang dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta adalah yang mengusung pencalonan Presiden Jokowi untuk kepentingan bangsa, dan OSO sedang menjabat sebagai wakil Ketua MPR yang memilki tugas melakukan sosialisasi 4 pilar untuk memantapkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
UU Pemilu yang akan datang,dikatakannya, sekarang ini sedang berada dalam tahapan yang menentukan dengan dibahasnya revisi UU Pemilu antara pemerintah dan DPR RI.
Semua partai sekarang ini sedang menunggu hasil UU yang baru sebelum dilanjutkan dengan tahapan pemilu 2019,kata Laoly.
Ditempat yang sama, setelah menerima SK Kepengurusan DPP Hanura. OSO mengajak para pemuda untuk terjun berpolitik, Partai Hanura membuka peluang kepada pemuda untuk terjun ke partai politik.
Dia sesumbar Partai Hanura memiliki ciri khas sendiri. Ketua Umumnya anggota DPD RI sekaligus menjadi Katua Umum Partai Politik. Berbeda dengan DPD sebelumnya, DPD RI sekarang punya fraksi sendiri di DPR dibawah Partai Hanura yang dipimpinnya, ujarnya.
Ia tidak memasalahkan tak semua anggota DPD RI bergabung dengan Partai Hanura. "Silahkan jika ada anggota DPD bergabung dengan partai lain", tegasnya.
Sejak awal berdirinya DPD RI banyak senator terpilih yang memiliki latar belakang parpol selalu menjadi sorotan sampai sekarang tetap menjadi perdebatan oleh berbagai pihak. Erwin Kurai.
