DPR RI : Pulau Jemur Jadi Pusat Perdagangan Ikan Ilegal ke Malaysia dan Singapura
JAKARTA (DetakRiau.com) Tabrani Mamun anggota DPR
RI dari Fraksi Partai Golkar dari Dapil Riau mengeluarkan
reaksi
keras seusai Menteri Kelautan Susi Pujiastuti meng ungkapkan pelabuhan
ikan Bagan Siapiapi di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sudah
mati.
"Betul ibu menteri, kalau dipantai Bagan Siapiapi sekarang sudah tidak ada ikannya, tapi kalau di Pulau Jemur kapal asing secara ilegal mengambil ikan tapi dibiarkan Menteri Kelautan dan Perikanan".
Ini dikatakan Tabrani saat merespon penyataan Menteri Susi saat rapat membahas revisi UU Perikanan dengan Badan Legislasi DPR RI di Jakarta Kamis (2/2/2017) yang dipimpin wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo.
Pelabuhan ikan Bagan Siapiapi dibangun sejak dari zaman
Belanda. Namanya populer sampai mancanegara karena
ikan yang dihasilkan dari laut sekitar Selat Malaka lebih
suka berkembang biak di perairan pantai sekitar Riau ini.
Bagan Siapiapi salah tata kelola,kata Tabrani, karena tidak
masuk proyek tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi.
Bagan Siapiapi tidak dibangun disatu sisi, disisi lain perdagangan ikan ilegal di Pulau Jemur malah dibiarkan, jelasnya.
Sampai sekarang kalau kita makan ikan di Melaka dan Port Klang, Malaysia lebih murah dibanding dengan makan ikan di Bagan Siapiapi tempat ikan berasal, kritik Tabrani.
Pelaku menggunakan kapal ilegal masuk ke Pulau Jemur
keliling dari Melaka ke Singapura sampai pelabuhan ikan
Bagan Siapiapi tidak kebagian ikan untuk dikonsumsi
masarakat Rokan Hilir, jelas Tabrani menambahkan.
Ironinya, maraknya perdagangan ikan ilegal tidak bisa diawasi oleh Propinsi yang mengeluarkan izin penangkapan ikan karena jaraknya terlalau jauh .
Sementara Kabupaten tempatan tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung. Justru ketika Menteri Kelautan dan Perikanan lebih senang mengawasi pelabuhan ikan di Pulau Sabang, Aceh, dari pada mengawasi perdagangan ikan ilegal di Pulau Jemur, kata Tabrani dengan nada melayu dan santun. Erwin Kurai.