JAKARTA (DetakRiau.com)-Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi. Mulai dari penyederhanaan proses pengadaan infrastruktur, fasilitasi persiapan proyek, dukungan pengadaan dan pembebasan lahan melalui pembetukan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), pemberian fasilitas fiskal, dan adanya jaminan dari pemerintah melalui PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia.
Salah satu infrastruktur yang banyak ditawarkan untuk dikerjakan oleh pihak swasta yakni jalan tol. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km dalam waktu 5 tahun yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan pekerjaan mudah. Berbagai terobosan diperlukan agar target tersebut tercapai.
Dalam rangka mendapatkan kepastian ketersediaan lahan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, bila pemilik lahan tidak menerima besaran ganti rugi dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan dalam waktu 14 hari sehingga dari sisi waktu semua menjadi terukur. Dari sisi pendanaan, penggunaan mekanisme dana talangan dari BUJT turut mempercepat pengadaan tanah.
"Dengan adanya mekanisme dana talangan, begitu harga disepakati, BUJT dapat langsung membayar dan dana talangan BUJT tersebut dapat diajukan kepada LMAN untuk diganti," kata Arie dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (4/2/2017), dilansir detikFinance.
Dana talangan dari LMAN yang terserap untuk proyek jalan tol hingga Desember 2016 sebesar Rp 15,75 triliun. Untuk tahun 2017, total dana talangan LMAN Rp 20 triliun dengan alokasi untuk pengadaan lahan jalan tol sebesar Rp 13 triliun, sedangkan sisanya untuk pelabuhan, kereta api, dan lain-lain.
Inovasi lain untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang tidak menarik bagi investor, seperti Tol Trans Sumatera, pelelangannya digabungkan dengan lelang ruas tol yang di tawarkan di pulau Jawa yang lalu-lintas hariannya sudah tinggi.
"Dalam lelang pembangunan jalan tol di pulau Jawa, kita syaratkan dalam klausul lelangnya adalah berapa panjang jalan tol yang akan dibangun di Sumatera. Sehingga semua program pembangunan bisa berjalan dengan baik," tambah Arie.
Skema penggabungan atau bundling infrastruktur juga bisa digunakan untuk memecahkan beberapa masalah sekaligus. "Misalkan saja rencana pembangunan jalan Tol Semarang-Demak, dapat diselesaikan dengan upaya mengatasi problem banjir Semarang. Jalan tol kita geser ke utara, dimana konstruksinya berfungsi juga sebagai pengendalian banjir. Sehingga pengentasan kemacetan, pengendalian banjir dan penataan kawasan kumuh, itu yang kami dorong," tutup Arie. (e2)
(f: detikFinance)
