JAKARTA(DetakRiau.com) Dalam sepekan Ketua MPR Zulkifli Hasan dua kali
berbicara keras soal implementasi tata negara dalam kapasitasnya sebagai
ketua lembaga tinggi negara.

Yakni sorotannya atas negara yang membiarkan tenaga kerja asing bekerja di sejumlah industri, sementera pekerja pribumi banyak yang menganggur di daerah.

Disektor pertanian disoroti pula soal penguasaan lahan pertanian dibeberapa daerah yang mayoritas dikuasai asing, semetara petani kita cuma jadi kuli tani atau tidak punya lahan.

"Kebijakan yang baik itu yang dampaknya sangat fatal, alangkah baikya jika rakyat diajak  bicara dahulu sebelum diputuskan oleh pejabat", ujarnya.

Selain itu, ia minta agar buat kalangan yang punya uang jangan pamer kekayaan dan kekuasaan ditengah rakyat kita yang masih banyak yang miskin, jelasanya .

Zul juga menyentil disorientasi  yang menimpa beberapa kepala daerah yang menjadi "raja besar" di wilyahnya. Seperti, marah marah saat memimpin didepan rakyat,  mengambil jalan pintas menjadi kaya atau korupsi yang akhirnya masuk penjara.

Tidak cuma hanya itu saja, kepala daerah yang telah menjadi tuan tanah membagi bagikan tanah kepada investor, sumber daya alam dijual  murah tanpa melihat kelestarian alam,  juga dikritisi oleh Zul.

"Kesenjangan ekonomi utamanya di daerah terjadi kerena sumber daya ekonomi uang dan tanah dikuasai orang kuat di daerah itulah", tegasnya.

Malam ini MPR menggelar sosialisai empat pilar dengan pendekar silat. Mengapa, karena Prasetia Janji pendekar silat yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI.

"Isi sumpahnya memiliki kesamaan dengan tugas MPR dalam mensosialisikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika",tegasnya .

MPR, katanya, berharap agar sejak dari presiden sampai kepala daerah taat pada konstitusi, jangan sampai negara tidak hadir untuk melindungi rakyatnya sendiri, atau jadi kianat, kata  Zulhas di Ancol Jakarta, Jumat (17/2/2017).