PEKANBARU (DetakRiau.com)-Puluhan pengunjuk rasa dari Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (Gemppur), menggelar demonstrasi, Senin (20/2/2017) siang. Massa menggeruduk Kantor Walikota, Panwas dan Bawaslu Provinsi Riau.

Demonstrasi tersebut adalah buntut dari dugaan adanya sejumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS yang terlibat politik praktis, dengan mendukung salah seorang pasangan calon (Paslon) dalam Pilwako Pekanbaru, 2017.

Bahkan pengunjuk rasa memiliki empat bukti rekaman terkait tudingan tersebut. Rekaman ini bakal mereka serahkan ke pejabat yang berwenang. Ketua Gemppur Antoni Fitra, membeberkan beberapa ASN yang diduga terlibat tudingan kecurangan ini.

'Kita mau menyampaikan ke Pak Edward Sanger, banyak ASN terlibat politik praktis dalam Pilwako, itu sangat jelas, kita ada dalam bentuk rekaman. Ada empat rekaman yang kita serahkan nanti,' sebutnya diwawancarai GoRiau.com (GoNews Group).

'Seperti Lurah Labuhbaru Barat, itu dalam Musrenbang, menyatakan di depan RT dan RW, kalau (Paslon) tidak menang maka dia berhenti dari ASN, lalu rekapitulasi yang dikeluarkan oleh camat Tenayan Raya Tanggal 15 itu, padahal PPK belum penghitungan. Camat Tampan juga. Kemudian Lurah Tangkerang Selatan juga sama,' bebernya.

Ia tidak menuding Paslon mana yang didukung oleh ASN tersebut, yang jelas Antoni menilai Pilwako Pekanbaru sudah tidak lagi Luber. 'Ada seperti settingan dilakukan untuk memenangkan Paslon. Kalau arahan yang dilakukan Camat, Lurah itu mengarah ke nomor 3, tapi kita tidak tahu,' katanya.

Pantauan di lapangan, pengunjuk rasa memulai aksi di Jalan Cut Nyak Dien, lalu longmarch menuju Kantor Walikota Pekanbaru. Sesuai agenda, aksi serupa juga digelar di kantor Panwas dan Bawaslu Provinsi Riau. 'Jika tidak digubris, kita akan laporkan ke tingkat nasional,' tegasnya.

Tampak massa pengunjuk rasa membawa berbagai macam spanduk yang bermuatan tudingan tersebut. Lalu ada juga percakapan (Chatting) yang ditenggarai terkait kecurangan tersebut, yang mereka pajang dalam bentuk spanduk. (e2)

(f: grc)