DPD RI Apresiasi PON XX Papua Akan Digelar Ditengah Pandemi
Selasa, 28 September 2021 - 16:56:33 WIB
Jakarta, detakriau.com – Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Papua untuk mengetahui terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON XX 2021 di Papua, Senin (27/9/2021).

Kunjungan Komite III ini diapresiasi oleh Sekda Propinsi Papua M. Ridwan,“ Saya mengapresiasi kedatangan anggota Komite III DPD RI untuk meninjau langsung persiapan penyelenggaraan PON XX. Kami tidak hanya mengejar kesuksesan sebagai penyelenggara PON XX Papua tetapi juga ingin memperbaiki prestasi di pesta olahraga nasional,” ujarnya.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman menjelaskan bahwa kehadiran Komite III DPD RI ke Papua, untuk mendengarkan, pandangan, pendapat, masukan bahkan kritikan mengenai penyelenggaraan PON, khususnya terhadap peran Pemerintah Pusat.

“Hasil kunker ini sangat berharga bagi perbaikan penyelenggaraan PON tahun 2024, yang akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara,” ujar anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan.

Dirinya sangat mengapresiasi Provinsi Papua telah siap menjadi tuan rumah ajang olahraga tingkat nasional. Ia menilai, Provinsi Papua telah mampu membuktikan kepada semua pihak, bahwa Provinsi Papua dapat mempersiapkan PON XX dengan berbagai tantangan meski ditengah pandemi Covid-19.

“Menyelenggarakan event olahraga tingkat nasional di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai tentu bukan perkara mudah. Tetapi saat ini Papua mampu membuktikan kepada kita semua, bahwa Papua mampu menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga terbesar nasional,” kata Rakhman.

Sementara itu anggota DPD RI dari Papua Barat Yance Samonsabra meminta semua fasilitas dan tempat penyelenggaraan PON XX Papua tetap dirawat dan digunakan untuk pembinaan atlit asal Papua. “Sudah saatnya kualitas atlet Papua terdongkrak tidak hanya di level nasional tetapi menjadi level internasional,” tegasnya.

Anggota DPD RI dari Bali Anak Agung Gde Agung mengatakan, lemahnya pembinaan atlet daerah sedikit banyak disebabkan karena kepengurusan KONI yang tidak boleh dijabat oleh pejabat publik. Hal ini menurutnya, dapat berdampak pada penganggaran olahraga yang tidak menjadi prioritas. “Keberpihakan anggaran di daerah harus diakui salah satunya dapat dilakukan dengan duduknya pejabat publik daerah yang memiliki kewenangan dalam kepengurusan KONI,” tegasnya.

Penegasan pentingnya dukungan pendanaan keolahragaan dalam APBN dan APBD juga disoroti oleh Anggota DPD RI dari Riau Misharti, minimnya anggaran sering menjadi dalih minimnya pembinaan atlit. “Itu sebabnya penegasan besarnya alokasi anggaran menjadi poin penting bagi Komite III DPD RI dalam revisi RUU SKN, Sistem Keolaragaan Nasional, mendatang,” kata Misharti.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih, Joni Siahaan mengatakan, PON XX Papua dapat digunakan untuk mengukur kualifikasi dari atlit Papua baik di level nasional atau internasional.

“Jika hasil PON sebatas cuma perolehan medali, percuma. Karena medali dengan mudah diperoleh dengan memakai atau transfer atlet daerah lain bukan asli putra Papua. Padahal yang penting adalah dari hasil PON terjadi peningkatan standardisasi keolahragaan secara khusus dan SDM masyarakat Papua secara umum,” jelasnya.win


 

 
Redaksi | RSS | Pedoman Media Siber Copyright © 2017 by detakriau.com. All Rights
 
 
22:52 | WARTAWAN DETAK RIAU DIBEKALI KARTU PERS DALAM PELIPUTANNYA, JIKA MENCURIGAKAN HUB 0813-655-81599 - - - -