Unjuk rasa itu dengan tujuan ntuk menolak Peraturan Gubernur Riau (Pergurbi) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau.

 

Hal itu disampaikan oleh Kordinator lapangan (Korlap) Romy melaui via telepon, Rabu 20 Oktober 2021, dilansir riauandalas.com

 

"Peraturan Gubri No 19 Tahun 2021 tentang kegiatan penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemprov Riau juga berpotensi menciderai dan menghambat kebebasan Perusahaan Pers, Wartawan dalam menjalankan tugas Pers dan kegiatan ekonomi perusahaan Pers di lingkungan pemerintah, baik di Pemprov Riau maupun di kabupaten/kota provinsi Riau," ujar Romy. 

Selain itu lanjutnya, peraturan Gubri tersebut menunjukkan respon Insan Pers Riau terhadap oknum pejabat pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan di balik segala aturan yang dibuat oleh pemerintah yang pada akhirnya, secara langsung atau tidak langsung dapat menghambat kemerdekaan pers di provinsi Riau, baik dalam peran Pers sebagai lembaga Informasi maupun ekonomi.

 

“Para pejabat pemerintah dan lembaga khususnya di provinsi Riau menyadari akan Peran Pers yang di atur oleh Undang-undang, dan memiliki hak imunitas dalam melakukan tugasnya. Ini sama Mematikan Perusahaan Pers yang artinya Kita Perusahaan Pers Legas, Lengkap berbadan hukum, serta bayar pajak dan lain lain," ucapnya.

Lebih lanjut dia menegaskan Tidak boleh ada pihak manapun menghambat atau menghalangi peran Pers di semua wilayah kerja Pers melainkan Menjaga dan mempertahankan Marwah Pers dan mendorong semangat insan Pers dapat berjalan sesuai dengan pasal 6 UU nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

 

“Adapun Tempat Dan Lokasi titik kumpul sebelum aksi demonstrasi dilakukan adalah Jalan Cuknyakdien samping kantor Gubernur Riau,”Pungkasnya.(rid/rac)