PEKANBARU, detakriau.com - Sebaran kasus Covid-19 di Pekanbaru masih melandai. Penyebaran kasus Covid-19 hingga kini belum ada tanda-tanda akan kenaikan kasus terkonfirmasi.
Berdasarkan data kasus Covid-19 dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, per 8 Januari kemarin, hanya ada 15 kasus aktif di Pekanbaru. Bahkan, rata-rata penambahan kasus di Pekanbaru per hari di bawah 5 kasus.
Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan, masa inkubasi Covid-19 terjadi hingga 14 hari. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Apalagi pasca libur Natal daj tahun baru, yang pergerakan masyarakat cukup tinggi.
"Kita mesti selalu waspadai. Sehingga selepas 14 hari pasca tahun baru, nanti kita lihat hasilnya. Semoga kita bisa kendalikan (kasus covid-19)," ujar Firdaus, Ahad (9/1/2022).
Data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam dua pekan terakhir, tambahan kasus positif harian rata-rata dibawah 5 kasus per hari. Hanya ada tambahan rata-rata 1 kasus setiap hari dalam dua pekan terakhir.
Sementara dari data, per 8 Januari 2022, hanya ada 18 kasus aktif. Seluruh pasien positif menjalani isolasi di sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta di Kota Pekanbaru.
Firdaus berharap agar tidak terjadi lonjakan kasus positif usai libur Natal dan tahun baru. Apalagi saat ini juga sudah muncul varian Covid-19 jenis omicron di Indonesia. Dirinya mengimbau masyarakat lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan.
"Dengan adanya varian baru kita lebih waspada lagi. Kita tetap dengan tim satgas kota melakukan patroli masuk kampung keliling kampung, untuk mengingatkan masyarakat menjalankan prokes. Karena kita masih dalam pandemi covid-19," katanya.
Jika tidak ada kenaikan kasus Covid-19 pasca libur Nataru ini, dikatakan Firdaus, pemerintah kota akan memaksimalkan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi peserta didik.
Pemerintah kota mulai merencanakan PTM 100 persen bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP). Peserta didik bakal masuk setiap hari ke sekolah dengan kapasitas kelas 100 persen. Saat ini uji coba telah dilakukan di sejumlah SMP di Pekanbaru.
"Jika kita bisa mengendalikan kasus, maka kita bisa maksimalkan penyelenggaraan pendidikan tatap muka. Sebagaimana yang diizinkan melalui kebijakan bersama empat menteri," tutupnya. (HRC/rid)
