Sekretaris Jenderal Aliansi Pedagang Pekanbaru (APP) Fadila Saputra sangat mendukung gebrakan yang dilakukan PJ Walikota Pekanbaru Muflihun untuk membenahi Kota Pekanbaru. "Pj Walikota Pekanbaru merupakan putra Pekanbaru , beliau pasti ingin berbuat terbaik dan cinta terhadap tanah kelahirannya," ujar Fadil.

Dikatakan Fadil ,  Pj Walikota Pekanbaru harus selektif serta hati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi permasalahan anggaran kedepannya. "Kita meminta agar PJ Walikota untuk mengaudit pembangunan Perkantoran Tenayan Raya dan pasar induk sebelum melanjutkan nya. Karena kita mengetahui carut marut dan benang kusut dalam pembangunan tersebut yang masih mengundang misteri sampai saat ini. Jangan orang makan nangka kita kena getah nya, " ujar Fadil. 

Sambung Fadil lagi, langkah PJ Walikota Pekabaru berkantor di Kantor Walikota Pekanbaru di Jalan Sudirman sangat tepat. Karena sampai saat ini sesuai administrasi Negara Kantor Walikota Pekanbaru terletak di Jalan Sudirman bukan di Tenayan Raya. "Secara administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru berada di Jalan Sudirman, untuk itu PJ Walikota harus tegas dalam menjalankan pemerintahan,"  sebut Fadil sembari menambahkan, permasalahan sampah harus diselesaikan.

Fadil menjelaskan, dalam menyelesaikan masalah sampah di kota Bertuah, langkah PJ melibatkan lurah ,camat dan OPD terkait sangat tepat. Namun peran masyarakat juga sangat penting untuk mengembalikan piala Adipura ke kota Pekanbaru ini. 

"Sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 14  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah wajib mengelola serta menyiapkan fasilitas khususnya terkait permasalahan sampah seperti TPS dan TPA.  Untuk itu, Pemko Pekanbaru  dalam perencanaan, pemanfaatan , pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum permasalahan sampah ini harus tegas dan berjalan," terang Fadil. 

Dalam kesempatan ini Fadil menerangkan,  bahwa Pemerintah  Kota Pekanbaru harus tegas terhadap pihak ketiga yang mengelola sampah di Pekanbaru. 

"Pihak ketiga harus sesuai kontrak dalam menjalankan kegiatannya. Pemerintah wajib menindak pihak ketiga itu jika tidak menjalankan perjanjian kerjasama sesuai kontrak. Karena ada perbuatan yang melawan hukum jika pihak ketiga tidak menjalan kan hukum yang merugikan masyarakan dan Pemerintah Kota Pekanbaru," tutur Fadil. (rls)