Berdasarkan data Pemko pekanbaru, ada 8.900 tenaga kontrak atau tenaga harian lepas (THL) yang akan diberdayakan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE berharap, Pemko Pekanbaru memperjuangkan nasib ribuan tenaga honor atau THL tersebut serta tidak lagi merekrut THL yang baru.

Pasalnya, nasib ribuan THL Pemko Pekanbaru masih belum ada kejelasan pasca adanya kebijakan penghapusan THL oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2023 mendatang.

"Ribuan tenaga honorer atau THL di lingkungan OPD yang ada apalagi yang bersifat teknis harus diperjuangkan untuk tenaga tetap. Bagaimana memperjuangkan, tentu Pemko ngertilah, gak usah cerita pembiayaanlah karena inikan bisa diusulkan di pusat untuk menggunakan APBN dan tidak membebani APBD," ungkap Azwendi, Rabu (20/7/2022).

Azwendi menilai, pegawai non ASN yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru selama ini memberi kontribusi yang cukup baik dalam membantu kerja Pemko Pekanbaru.

"Pegawai non ASN di Pemko Pekanbaru memiliki kontribusi besar. Untuk itu kita minta Kepala OPD dilarang keras melakukan perekrutan atau penambahan THL lagi dan memperjuangkan nasib honorer yang ada. Jika tidak ada respon, tentu kami akan mengambil langkah-langkah sesuai tupoksi kami," pungkas Azwendi.

Ribuan THL di lingkungan Pemko Pekanbaru tersebut meliputi tenaga ahli, sopir, pramusaji, cleaning service (CS), personel Satpol PP, Damkar, Dishub, penyapu jalan, operasional dan perawatan (OP) PUPR dan Perkim serta guru honorer. (HRC/rid)