PEKANBARU, detakriau - Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kelurahan se-Provinsi Riau yang direncanakan untuk tahun 2023.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy, di ruang Rapat Staf Ahli Kantor Gubernur Riau, Rabu (20/07/2022).
Mengawali pembahasannya, Asisten I mengatakan melihat suksesnya penyaluran bantuan keuangan khusus untuk desa, Gubernur Riau Syamsuar menginginkan upaya maksimal bagi setiap kelurahan supaya mendapatkan hal yang serupa. Supaya nantinya bisa melakukan kegiatan pembinaan masyarakat.
“ Melihat suksesnya penyaluran BKK untuk desa yang telah dilakukan Pemprov Riau, bapak Gubernur juga mengharapkan hal yang sama dapat dilakukan untuk kelurahan-kelurahan, karena untuk kota Pekanbaru dan Dumai itu rata-rata semanya kelurahan, jadinya ini sangat perlu dilakukan agar setiap daerah dapat melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat,” katanya dilansir mediacenterriau.
Ia menjelaskan, nantinya sebanyak 271 kelurahan yang ada di seluruh Provinsi Riau akan direncanakan mendapat bantuan keuangan khusus senilai 25 juta per kelurahannya.
Berbeda pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyalurkan bantuan keuangan khusus untuk kelurahan sebesar 100 juta per kelurahannya, yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID 19.
“ Besaran bantuan keuangan khusus kelurahan dari Pemprov ini direncanakan senilai 25 juta untuk satu kelurahan yang nantinya akan dibagi ke 271 kelurahan-kelurahan yang ada di Riau. kita juga dulu pernah membagikan BKK untuk kelurahan dengan nominal yang lebih besar, namun itu digunakan dalam pencegahan serta penanggulangan COVID19,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemberian bantuan keuangan khusus kelurahan tersebut akan diarahkan untuk kegiatan-kegiatan seperti penanganan stunting, pembinaan tahfiz atau pengajar al-quran, serta pemelihara sarana dan prasarana yang ada di kelurahan tersebut.
Ia berharap, dengan adanya BKK untuk kelurahan itu dapat mendukung visi Provinsi Riau yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia.
“ Semoga nanti kelurahan yang masuk ke dalam mekanisme anggaran tentu akan ada tindak lanjut yaitu regulasi yang mengaturnya, dan harus lebih nampak kemana arahnya sesuai aturan. Dan ini semua dilakukan guna mendukung visi Provinsi Riau yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia.” tutupnya. (rid/MCR)
