BENGKALIS-(DRC) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungn Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis, Riau, menggelar sosialisasi pencegahan perwakinan usia anak, bertempat di Desa Damai, Kamis (8/9/2022).
Langkah ini untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Raja Arlingga diwakili Kepala Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan, Yusnani.
Yusnani menyampaikan, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Beliau juga mengharapkan, dengan adanya sosialisasi ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan perkawinan usia anak yang dapat mengakibatkan angka perceraian meningkat, karena pasangan belum siap sehingga ada masalah memutuskan untuk bercerai.
"Ayo kita tata desa kita supaya berbagai permasalahan perempuan dan anak kita selesaikan mulai dari desa," tegas Yusnani.
Sementara itu, Kepala Desa Damai, Rusmali mengucapkan terima kasih kepada Dinas PPPA, karena telah menunjuk Desa Damai menjadi model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Pada acara sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hasan Nul Hakim dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Fitrianita Eka Putri.
Pada kesempatan itu Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hasan Nul Hakim mengatakan, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
"Kalau masih dibawah 19 tahun pada saat mengajukan di KUA dapat di pastikan di tolak, jika masih ngotot akan diarahkan ke pengadilan agama untuk menjalani sidang," ujar Hasan.
Didalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Fitrianita Eka Putri menegaskan, semua pihak harus bersinergi, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, media massa dan lapisan masyarakat lainnya dalam menyosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak di bawah umur. Dalam bentuk informasi, maupun media edukasi kepada masyarakat luas. Ini bukan hal yang mudah, namun jika kita bersinergi pasti akan lebih mudah mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak.
"Untuk kedepannya kita harus bisa mengoptimalisasikan peran anak, remaja, pemuda/pemudi desa dalam kelembagaan desa yang dinamis dan budaya adaptif," pungkas Fitrianita. (INF)
