PEKANBARU, detakriau.com - Hingga Oktober 2022 tercatat Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Provinsi Riau mencapai 8.034 orang.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, dari 8.034 ODHA sebanyak 3.711 orang diantaranya ditemukan sudah dalam stadium AIDS.
"Penemuan kasus HIV di Provinsi Riau jumlahnya yang baru sebesar 8.034 atau setara dengan 69,2 persen," kata Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution saat Rapat Koordinasi Daerah, Komisi Penananggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau, Kamis (17/11/2022).
Edy Nasution mengatakan, bahwa karakteristik temuan kasus HIV dan AIDS di Provinsi Riau sudah mengarah kepada populasi umum. Dimana jumlah terbesar berada di Kota Pekanbaru dengan temuan kasus sejumlah 4.730 orang.
"Temuan kasus pada ibu rumah tangga menduduki rangking ke-3 terbesar. Namun jika dikelompokkan ke dalam kelompok usia, maka temuan kasus HIV terbesar pada kelompok umur 25 sampai dengan 45 tahun. Artinya ini usia produktif," terangnya.
Dalam upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS secara nasional, lanjut Edy Nasution, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar itu harus dicapai oleh pemerintah daerah (Pemda), dan sudah tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018. Dimana pencapaian SPM tersebut menjadi tanggung jawab Pemda yakni bupati/walikota dan gubernur.
Wagubri menyampaikan, dalam persoalan ini Pemprov Riau sudah berupaya untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS, dengan menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau.
"Karena itulah, orang yang terdampak HIV/AIDS (ODHA) ini harus dilakukan pendekatan dan dirangkul untuk menanganinya agar pertolongan bisa berjalan maksimal," ujarnya.
Disamping itu, Wagubri mengajak organisasi perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan penganggaran tentang HIV/AIDS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena, kebijakan alokasi anggaran ini sebagai salah satu bukti dan dapat memberikan gambaran upaya memerangi HIV/AIDS mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah.
"Mari kita masifkan promosi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Manfaatkan media digital, teknologi digital terbaru, perluaskan akses pencegahan dan tes, hingga pengobatan. Jangan sampai ada pemberhentian pengobatan," tukasnya, dilansir cakaplah.com.(rid/ckp)
