Untuk itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar berharap, Riau menjadi salah satu provinsi yang jadi prioritas untuk mendapatkan dana tersebut.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPDLH Tahun 2022 yang digelar di Gedung Maramis, Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/12/2022) sore, dibuka langsung Presiden Jokowi. 

Turut hadir para gubernur se-Indonesia, termasuk Gubri Syamsuar dan beberapa kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dampak kerusakan lingkungan betul-betul kelihatan dan sangat nyata.

"Kerusakan lingkungan telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah lainnya," ucap Presiden.

Di samping itu, perubahan iklim dunia telah pula mengakibatkan musim yang tidak menentu, perubahan suhu yang dirasakan, dan juga kenaikan air laut.

"Oleh karena itu adanya BPDLH ini harus betul-betul kita arahkan pada kegiatan yang ril, kegiatan yang nyata, yang berkaitan dengan lingkungan hidup," tegasnya.

Presiden mengungkapkan, karena terlalu banyak aktivitas yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi mangrove, dan lainnya.

Olah karena itu, Presiden menginginkan, saat ini isu lingkungan hidup difokuskan dan konsentrasi pada dua isu terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan hutan mangrove.

"Inilah saya kira cara kerja yang harus konkret, dampak dari BPDLH itu harus betul-betul bermanfaat," tegasnya lagi.

Gubri Syamsuar yang hadir dalam rakernas tersebut mengapresiasi dua fokus utama yang disampaikan Presiden Jokowi.

"Kita punya mangrove dan juga gambut. Saat ini tidak kurang dari 174 km hutan mangrove rusak di Riau karena gelombang yang mengakibatkan abrasi. Ini tentu perlu penanganan yang baik. Perlu penanaman kembali," harap Gubri.

Akibat rusaknya mangrove, mengakibatkan terjadinya abrasi terutama di daerah pesisir. "Di Bengkalis, Meranti dan daerah pesisir lainnya, abrasi terjadi luar biasa. Ini kita harapkan jadi prioritas oleh BPDLH," harap Gubri lagi.

Tentu saja, jika mangrove dan gambut di Riau dapat dijaga dan ditanam kembali, ke depan akan menghasilkan oksigen. Tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, tapi juga dunia.

Ini juga berpeluang mendapatkan dana melalui carbon trade yang sudah terlaksana seperti di Kalimantan Timur dan Jambi.

Harapan Jokowi

Presiden R I Jokowi menekankan agar permasalahan sampah dan mangrove jadi prioritas dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 2022.

Jokowi meminta, dana yang ada sekarang ini untuk konsentrasi saja pada dua hal itu lebih dahulu. Setelah itu selesai, baru masuk tahapan yang lainnya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional pengelolaan dana lingkungan hidup tahun 2022, yang diselenggarakan di Gedung Maramis Jakarta, Rabu (21/12/22).

"Jangan sampai semuanya nanti anggaran ini di ecer-ecer kemana-mana akhirnya tidak kelihatan dan tidak memberikan dampak yang nyata kepada negara kita dan dunia," ucapnya.

Jokowi menerangkan, jika pengelolaan sampah ini bisa dilaksanakan secara fokus, melakukan rehabilitasi, memperbaikinya, maka akan kelihatan hasilnya seperti apa, dan tentunya akan banyak dana yang masuk ke BPDLH.

"Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi prioritas, saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres," ucapnya.

Selanjutnya, Jokowi juga menegaskan pentingnya konsentrasi terhadap lingkungan hidup kehutanan terutama hutan mangrove.

Presiden RI ini menyebutkan, mangrove ini betul-betul bisa mereduksi delapan sampai 12 kali lipat dibandingkan hutan biasa, sehingga dampaknya langsung kelihatan.

"Ya sudah konsentrasi di situ, karena banyak alasan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ. Kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, saya minta kongkret-kongkret saja," sebutnya.

Jokowi menginginkan program rehabilitasi hutan mangrove ini dibuat secara kongkret, dengan adanya persemaian untuk melahirkan bibit-bibit yang bisa di tanami di tempat-tempat yang menjadi prioritas.

"Inilah saya kira cara kerja yang harus konkrit, dampak dari BPDLH itu betul-betul bermanfaat. Saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan, kongkrit, nyata, bisa dikalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung," tutupnya.

Dalam rakernas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan, dana BPDLH sampai saat ini sudah terkumpul mencapai 968,6 juta dolar AS atau Rp14,52 triliun. 

Uang tersebut bersumber dari dana reboisasi kehutanan, global enviroment facility, bank dunia, ford fondation dan sebagainya. "BPDLH dapat menjembatani hasil COP 27 dan juga dari hasil KTT G20 di Bali," katanya.

Airlangga menjelaskan, pemerintah sejak 2019 telah membentuk BPDLH. Fungsinya sebagai pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan berbagai pihak.

Rakernas dengan tajuk Penguatan Aksi Bersama untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dilaksanakan selama dua hari. 

Selain Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan lainnya.(rid/mcr)