Sorotan ini dilontarkan Devit Amriadi, Koordinator  Investigasi  dan Monitoring  Forum LSM Riau Bersatu kepada media ini.

Selain tak bermutu bagus, proyek yang dibawah pengawasan Balai Pelaksana Pembangunan Jalan Nasional (BP2JN), khususnya Satker Wilayah II itupun tidak memiliki papan nama proyek. Sehingga tidak diketahui info proyek yang disebut sebut dikerjakan oleh kontraktor PT Tripa Abadi dan PT Tuah Awam Engineering tersebut.

Begitu pula sistem KSO dua kontraktor tersebut masih diragukan. Karena informasi diperoleh, pihak PT Tripa Abadi mengklaim tidak ada KSO dengan PT Tuah Awam Engineering.

Sehingga, banyak masyarakat pengguna jalan bertanya atas kinerja kontraktor PT Tuah Awam  Engineering yang mengerjakan jalan Nasional sepanjang 5 kilometer di  dalam Kota Pangkalan Kerinci. Karena kontraktor dinilai begitu berani mengerjakan jalan nasional dengan kondisi yang terlihat berantakan.

"Beberapa kondisi tidak layak tersebut seperti pekerjaan drainase, overlay, bahu jalan. Karena setiap hujan,  badan jalan penuh dengan genangan  air. Penyebabnya karena  drainase dalam Kota Pangkalan Kerinci tidak  berfungsi," beber Devit.

Apalagi untuk pekerjaan minor  (penutup) paching  semua joint join asphal antara permukaan exsisting lama dengan  asphal baru tidak level.

Devid  Amriadi Koordinator  Investigasi  dan Monitoring  Forum LSM Riau Bersatu menilai, kontraktor seperti tidak tahu mana inlet dan out letnya, sehingga air mengalir entah ke mana. Juga tidak diketahui elevation dasar drainase, karena kondisinya semua drainase dipenuhi oleh air dan sampah.

Sepengetahuan Devit, setiap tahun dianggarkan puluhan miliar dan bahkan ratusan miliar untuk mengerjakan jalan nasional. Namun pekerjaan jalan  nasional  tetap seperti begitu begitu saja. 

Sementara, setiap tahun untuk pekerjaan perservasi long segmant hanya pekerjaan minor didukung sedikit dengan pekerjaan mayor untuk menutupi anggaran yang besar tersebut.

Devid menilai BP2JN maupun kontraktor tidak mencerminkan sebagai orang orang teknik yang ditugaskan oleh  Dirjen Kementerian PUPR di wilayah Provinsi Riau.  Seharusnya BP2JN menjadi contoh bagi daerah, tapi malah sebaliknya. "Seharusnya menjadi perhatian oleh BP2JN Wilayah Riau," ujar Devit.

Devit menilai tidak ada yang bisa dibanggakan masyarakat atas pekerjaan jalan nasional yang berada di Riau. "Inilah pekerjaan konstruksi jalan  tidak bermutu dan tidak ada jaminan untuk standar jalan nasional," pungkas Devit.

Devid Amriadi berharap tenaga - tenaga tehnik yang memiliki kredibilitas atau yang punya kemampuan untuk   mengerjakan konstruksi  jalan nasional di Wilayah Riau.

"Jangan hanya bisa membuat  perencanaan dan dokumen untuk  mengambil anggaran  yang besar, tapi pelaksanaannya penuh  kebijakan yang mengalahkan Undang- undang konstruksi," kritik Devit.

    

Devit  juga minta BPK RI untuk mengaudit paket pekerjaan   Simpang Lago sampai  Simpang Japura, Pematang Reba. "Periksa juga Kasatker  Wilayah II  Dikky Airlangga dan Hukman Napitupulu, sebagai PPK,  dan kontraktor PT Tuah Awam Engineering.

Terkait info paket proyek tersebut, media kesulitan untuk mengkonfirmasi mulai dari  Kasatker, hingga PPK wilayah II. Begitu pula di mana letak Kantor PPK nya juga sulit diketahui.

Upaya konfirmasi kepada Kasatker Wilayah II Dikky Airlangga serta PPK Jalan Nasional Hukman Napitupulu melalui saluran telpon WhatsApp (WA), Kamis (23/2/2023) tak kunjung memberikan respon atau jawaban. Pesan konfirmasi WA hanya centang dua.(tim)