Massa aksi pun secara bergantian menyampaikan orasi dengan berdiri di atas mobil bak terbuka. Sementara di depan pintu pagar masuk kantor Gubernur Riau terlihat puluhan aparat kepolisian berbaris rapi mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Riau," kata Samsul Bahri salah seorang pengunjuk rasa melalui pengeras suara.

Samsul mengungkapkan, adapun tuntutan mereka dalam aksi kali ini adalah soal penolakan undang-undang omnibus law. Massa menilai undang-undang tersebut sangat menyengsarakan pekerja buruh.

"Dengan tegas kami menolak omnibus law. Karena aturan ini sungguh sangat merugikan dan itu sudah kami rasakan. Pesangon dibayar separoh, outsoursing besaran-besaran dan PHK dilakukan secara sepihak," katanya, dilansir riauterkini.com.

Selain menolak omnibus law, pendemo juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja menegakkan aturan Ketenagakerjaan dengan tegas dan jelas.

"Bagaimana dengan PHK sepihak, aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat belum berpihak kepada kami, outsoursing dimana-mana," ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam aksi damai ini, para buruh juga menyuarakan soal jaminan kesehatan yang belum sepenuhnya berpihak kepada kelas buruh.

Setelah puas menyampaikan orasi, perwakilan dari Pemprov Riau akhirnya datang menemui pendemo dari kalangan buruh di Depan Kantor Gubernur Riau.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Devi Rizaldi di hadapan pendemo, berjanji akan meneruskan tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo tersebut kepada pimpinan.

"Saya akan tindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dari kawan-kawan buruh. Kita apresiasi aksi damai ini," kata Rizaldi memberikan penjelasan kepada massa seraya menjelaskan alasan ketidakhadiran Gubernur Riau Syamsuar dan Kepala Disnakertrans Riau Imron Rosidi karena sedang tidak berada di Pekanbaru.

"Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak sampaikan bisa ditindaklanjuti dengan segera," ujarnya.  (rid/RTC)