Topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media untuk memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan kota.

Rahmat Handayani menekankan peran krusial media sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat luas. 

“Masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah secara transparan dan turut terlibat dalam proses pembangunan kota. Dengan peran media ini, diharapkan kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD M. Isa Lahamid menyampaikan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk media. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan saran adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

"Saya Berharap melalui kerja sama dengan media, DPRD Pekanbaru dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, sehingga kebijakan dan program pembangunan yang dirancang lebih tepat sasaran dan efektif,” ungkapnya.

Ketua Forum Pekanbaru Bicara (FPB), Eed Azhar, menyampaikan aspirasi mengenai isu kesejahteraan petugas Posyandu, terutama terkait keterlambatan pembayaran gaji yang sering dialami oleh para ibu-ibu Posyandu di Pekanbaru.

Eed Azhar menyoroti bahwa ibu-ibu Posyandu berperan penting dalam layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam memastikan kesehatan ibu dan anak. "Keterlambatan gaji ini menjadi kendala yang cukup signifikan bagi mereka, padahal mereka memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan mereka agar pelayanan Posyandu dapat terus berjalan optimal," tegas Eed.

Selain itu, Eed juga mengusulkan perlunya mengadakan diskusi publik secara berkala yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan media. Diskusi ini, menurutnya, akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan masukan warga. "Diskusi publik adalah langkah penting untuk membangun kota yang partisipatif, di mana kebijakan pemerintah bisa lebih selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan," tambahnya.

Ketua DPRD M. Isa Lahamid merespons dengan komitmen untuk mengevaluasi sistem pembayaran gaji bagi petugas Posyandu dan mempertimbangkan usulan diskusi publik ini sebagai upaya meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota. "besok siang ibu ibu posyandu saya undang untuk hadir silahturahmi dan makan siang bersama di kantor DPRD kota".

Pertemuan ini mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam mendorong partisipasi publik melalui peran media, dengan harapan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.(*)